Komisi  X DPR RI minta Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayahnya. Permintaan ini diajukan terkait dengan kompetensi lulusan SMK yang masih rendah.

                Demikian disampaikan saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi X, Selasa (12/4) yang dipimpin Ketua Komisi X  Mahyuddin.

                Mahyuddin mengatakan, tahun 2014 nanti, Pemerintah akan akan lebih memprioritaskan SMK. “Jika sekarang 60 persen lebih banyak SMA dan 40 persen SMK, nanti kebalikannya 60 persen SMK dan 40 persen SMA,” katanya.

Menurut Mahyuddin, kebijakan ini diambil karena salah satunya untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

SMK diharapkan mampu mencetak siswa-siswi yang siap pakai dan siap bekerja setelah lulus dari pendidikan kejuruannya. Untuk itu, dia berharap, Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar betul-betul concern untuk memperbaiki kualitas SMK di daerahnya.

                Pemerintah Pusat juga telah memilih Propinsi Kalbar sebagai salah satu propinsi untuk program SMK terpadu Pertanian. Salah satu alasan SMK terpadu ini dibuat  di sini karena Pemerintah melihat potensi yang luar biasa yang perlu dikembangkan di bidang pertanian. Apalagi, mengingat lahan yang sangat luas untuk bisa memaksimalkan produk-produk pertanian andalan Kalbar.

                Pada kunjungan kali ini, Komisi X  DPR melakukan peninjauan langsung ke SMK Negeri 3 Pontianak Kalbar, yang termasuk SMK unggulan di wilayah ini.

                Menurut Mahyuddin, wajar jika SMK ini termasuk SMK unggulan karena dia melihat bangunan gedung, sarana dan prasarana sekolah ini sangat baik.Namun dia berharap, sekolah ini dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga menjadi SMK yang handal dan tenaganya siap pakai.

                Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, Alexius Akib mengakui kompetensi lulusan SMK di wilayahnya masih rendah. Hal ini disebabkan diantaranya, sumber daya manusia (SDM) guru yang belum memadai, dan sarana prasarana yang serba terbatas.

                Jumlah SMK yang ada di propinsi Kalbar berjumlah 148 sekolah, SMK Negeri ada 68 sekolah dan SMK Swasta 80 sekolah. Sedangkan jumlah siswa SMK secara keseluruhan 39.195 siswa.

                Akib mengakui, masih banyak yang harus dibenahi SMK-SMK di Kalbar dan ini perlu kerja keras dari jajarannya untuk selalu meningkatkan mutu anak didiknya. Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat tentunya sangat diharapkan untuk menunjang kemajuan SMK di wilayah ini.

                Pihaknya, kata Akib, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan workshop. Selain itu, menata ulang program keahlian (reengenering) sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

                Untuk siswa SMK, Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat melakukan pendidikan dan latihan kewirausahaan dan memberikan bantuan modal kerja bagi siswa SMK.

                Akib menambahkan, tahun ajaran 2009-2010 tingkat kelulusan SMK di Kalbar baru mencapai 67,56 persen dari 10.639 peserta. Dan nilai rata-rata siswa 6,25. “Kondisi ini memang memprihatinkan dan ini merupakan pekerjaan rumah (PR) buat jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat,” ujarnya. (tt)